Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) pada awal kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan kulminasi dari serangkaian perjuangan dan kesadaran nasional yang tumbuh subur sejak masa pergerakan pra-kemerdekaan. Latar belakang pembentukan KNI erat kaitannya dengan cita-cita kemerdekaan, kebutuhan akan representasi rakyat, dan upaya merajut persatuan di tengah keberagaman.
Benih-benih pembentukan KNI dapat ditelusuri jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga organisasi pemuda seperti Jong Java dan Jong Sumatranen Bond, telah menanamkan semangat persatuan dan kesadaran akan pentingnya representasi rakyat dalam menentukan nasib bangsa. Mereka menyuarakan aspirasi kemerdekaan dan menentang penjajahan Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, meskipun dengan tujuan politik yang berbeda, Jepang sempat membentuk badan-badan seperti Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat). Badan ini memberikan sedikit ruang bagi tokoh-tokoh nasional untuk berdiskusi dan mempersiapkan kemerdekaan. Pengalaman dalam badan-badan bentukan Jepang ini turut memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya wadah representasi rakyat.
Momentum krusial menuju pembentukan KNI terjadi menjelang dan sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan. Para founding fathers menyadari bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan perlu segera diisi dengan pembentukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan representatif. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu presiden.
Proses pembentukan KNIP tidaklah mudah. Para tokoh nasional dari berbagai latar belakang ideologi dan daerah harus bersatu padu menyusun struktur dan keanggotaan badan ini. Semangat persatuan dan gotong royong menjadi kunci utama dalam mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan. KNIP kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlokasi di Jakarta.
Pada perkembangannya, KNI tidak hanya menjadi badan pembantu presiden. Seiring dengan dinamika politik awal kemerdekaan, KNIP kemudian bertransformasi menjadi badan legislatif sementara, sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum. Peran KNI sangat vital dalam mengawal jalannya pemerintahan di masa-masa sulit awal kemerdekaan, mengeluarkan berbagai kebijakan penting, dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman penjajah yang ingin kembali.