Kota Bekasi selama ini dikenal sebagai gudang talenta olahraga yang potensial di Jawa Barat. Banyak atlet nasional yang mengawali kariernya dari lapangan-lapangan sederhana di wilayah ini. Namun, prestasi tersebut kini sedang berada di bawah bayang-bayang kelam akibat munculnya konflik internal di tubuh organisasi keolahragaan daerah. Adanya skandal dualisme kepengurusan dalam kepemimpinan olahraga di tingkat kota telah menciptakan ketidakpastian hukum dan administratif yang dampaknya langsung dirasakan oleh para pejuang olahraga di lapangan, terutama mereka yang masih dalam tahap pengembangan.
Masalah dualisme ini bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan di tingkat elit organisasi, melainkan menyangkut hajat hidup dan masa depan para atlet. Ketika terjadi perpecahan kepemimpinan, proses penganggaran dan pencairan dana hibah untuk pembinaan sering kali mengalami kebuntuan. Akibatnya, banyak program pemusatan latihan daerah (pelatda) yang terhenti, honor pelatih tertunggak, dan biaya partisipasi dalam turnamen-turnamen penting menjadi tidak jelas sumbernya. Kondisi ini sangat merugikan bagi pembinaan atlet muda yang membutuhkan kontinuitas latihan dan jam terbang kompetisi untuk mencapai performa puncak mereka.
Para atlet muda di Bekasi kini terjebak dalam kebingungan administratif. Mereka sering kali dihadapkan pada pilihan sulit untuk memihak salah satu kubu demi mendapatkan akses fasilitas latihan atau surat rekomendasi pertandingan. Politisasi olahraga di tingkat lokal ini sangat merusak mentalitas sportivitas yang seharusnya menjadi landasan utama. Alih-alih fokus pada peningkatan teknik dan fisik, energi para atlet dan pelatih justru terkuras untuk memikirkan konflik yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, Bekasi terancam kehilangan satu generasi emas atlet berbakat yang memilih untuk pindah ke daerah lain.
Dampak dari dualisme ini juga terlihat pada pengelolaan sarana olahraga di Bekasi. Stadion dan gelanggang olahraga yang dibangun dengan uang rakyat sering kali menjadi objek sengketa penggunaan oleh kedua kubu yang bertikai. Tidak adanya koordinasi yang solid membuat jadwal latihan menjadi tumpang tindih atau bahkan fasilitas tersebut ditutup untuk umum karena status kepengurusannya yang masih diperdebatkan di meja hukum. Ketidakteraturan ini mencerminkan betapa ego sektoral dari para pemangku kepentingan telah mengalahkan kepentingan publik dan kemajuan prestasi olahraga nasional secara umum.